Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

JAKARTA - Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi bagian yang diatur dalam RUU tersebut. “Pokoknya itu kalau…
RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pengalaman penanganan sejumlah perkara menunjukkan perlunya kejelasan mengenai…
RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi

Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dikembalikan kepada negara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan…
Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas…
Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG

Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan BGN tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur SPPG. Mekanisme ini dibuat menyerupai sistem penilaian pada aplikasi layanan pesan-antar makanan sehingga kondisi pelayanan dapat…
Pemerintah Dorong Penilaian MBG agar Kualitas Menu dan Distribusi Terpantau

Pemerintah Dorong Penilaian MBG agar Kualitas Menu dan Distribusi Terpantau

Jakarta- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem penilaian berbasis aplikasi bagi sekolah penerima layanan. Sistem tersebut dirancang agar kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipantau secara langsung dan menjadi bahan evaluasi. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap dapur SPPG yang melayani…
Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan

Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi…
Kolaborasi Akademisi, Industri, dan Pemerintah Menjadi Kunci Keberhasilan Energi E50

Kolaborasi Akademisi, Industri, dan Pemerintah Menjadi Kunci Keberhasilan Energi E50

Oleh: Bara Winatha*) Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem energi nasional yang lebih mandiri. Namun, keberhasilan E50…
Pemerintah Siapkan E50 sebagai Bagian dari Strategi Ketahanan Energi

Pemerintah Siapkan E50 sebagai Bagian dari Strategi Ketahanan Energi

Jakarta - Pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak (BBM) berbasis etanol hingga E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri. Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah mendorong DEN menyusun strategi penerapan BBM dengan campuran etanol mulai…
Suspend Dapur MBG Bermasalah, Bukti Negara Tidak Berkompromi

Suspend Dapur MBG Bermasalah, Bukti Negara Tidak Berkompromi

*) Oleh: Anggun Wiratama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting, bukan sekadar memperluas cakupan layanan, tetapi memastikan setiap dapur yang menopang program tersebut benar-benar memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 27.485 unit yang diaudit menunjukkan bahwa pengembangan program berjalan bersama proses penertiban data dan kepatuhan. Dari jumlah tersebut, 27.022 SPPG memperoleh…