Danantara Buka Peluang Investasi Ekosistem Proyek Baterai Mobil Listrik

Danantara Buka Peluang Investasi Ekosistem Proyek Baterai Mobil Listrik

Karawang – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membuka peluang in-vestasi dalam megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terin-tegrasi yang digarap oleh konsorsium Indonesia dan China. Proyek bernilai ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong hilirisasi industri dan menciptakan daya saing nasional di sektor energi bersih. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa Danantara tengah mengevaluasi proyek tersebut dari sisi…
Danantara Terus Jajaki Peluang Bisnis Melalui Sejumlah Proyek Strategis

Danantara Terus Jajaki Peluang Bisnis Melalui Sejumlah Proyek Strategis

Oleh: Indriani Nova )* Danantara sebagai entitas bisnis nasional terus menunjukkan geliat dan keseriusannya dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggarap sejumlah peluang melalui proyek-proyek strategis. Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi dari transformasi model bisnis yang adaptif dan berbasis nilai tambah jangka panjang. Melalui keterlibatannya di berbagai sektor prioritas, Danantara berusaha membangun ekosistem usaha yang tidak hanya…
Danantara dan INA Perkuat Ekosistem Baterai Listrik untuk Transisi Energi

Danantara dan INA Perkuat Ekosistem Baterai Listrik untuk Transisi Energi

Oleh : Doni Wicaksono )* Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya transformatif menuju masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung energi global adalah komitmen dalam membangun ekosistem baterai listrik secara terintegrasi. Di tengah momentum transisi energi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersama Indonesia Investment Authority (INA) muncul sebagai lokomotif yang…
Pemerintah Pastikan Stabilitas Politik dan Keamanan dalam Pelaksanaan PSU

Pemerintah Pastikan Stabilitas Politik dan Keamanan dalam Pelaksanaan PSU

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan kondusif. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan guna menjamin hak konstitusional warga negara serta keabsahan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan suksesnya Penyelenggaraan Pilkada di 545 daerah dan…
Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Pemerintah Terus Kawal Pelaksanaan PSU Sesuai Ketentuan

Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Pemerintah Terus Kawal Pelaksanaan PSU Sesuai Ketentuan

Jakarta – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam memastikan proses demokrasi ini berjalan aman, tertib, dan sesuai perundang-undangan. “Pemerintah…
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Pastikan Pelaksanaan PSU Aman dan Kondusif

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Pastikan Pelaksanaan PSU Aman dan Kondusif

Oleh : Naya Santika )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses demokrasi tersebut patut mendapat apresiasi yang tinggi. Tidak hanya…
Kesiapan Pemerintah Kawal Kelancaran PSU dan Pilkada Ulang

Kesiapan Pemerintah Kawal Kelancaran PSU dan Pilkada Ulang

Oleh: Dimas Permana )* Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan menjadi sangat penting. Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang…
Masyarakat Tolak Narasi Separatisme Momentum 1 Juli

Masyarakat Tolak Narasi Separatisme Momentum 1 Juli

Oleh : Elias Wanimbo )*   Penetapan 1 Juli oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai hari ulang tahun mereka merupakan sebuah simbol provokasi yang merongrong keutuhan nasional dan merusak masa depan masyarakat Papua. Hal ini juga bertentangan dengan upaya konsisten pemerintah membangun masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, penolakan terhadap glorifikasi tanggal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral…
Menolak Keras 1 Juli HUT OPM, Masyarakat Ingin Jaga Persatuan NKRI

Menolak Keras 1 Juli HUT OPM, Masyarakat Ingin Jaga Persatuan NKRI

Oleh: Theresia Mote )*   Setiap bangsa memiliki momen penting yang menjadi tonggak sejarah perjuangan, tetapi tidak semua tanggal layak dirayakan sebagai hari peringatan. Klaim 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan hanya tidak mencerminkan semangat kemajuan dan kemanusiaan, penetapan tanggal ini justru menjadi simbol glorifikasi kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Papua sendiri. Inilah yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh…
1 Juli Ditolak Sebagai HUT OPM, Tokoh Papua Pilih Jalan Persatuan dan Pembangunan

1 Juli Ditolak Sebagai HUT OPM, Tokoh Papua Pilih Jalan Persatuan dan Pembangunan

Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun TPNPB-OPM yang merupakan gerakan separatis dan kekerasan, kembali menuai penolakan luas dari tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan persatuan. “Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPNPB-OPM. Tanggal tersebut tidak…