Efektivitas Bansos Ditingkatkan Lewat Integrasi Lintas Kementerian

Efektivitas Bansos Ditingkatkan Lewat Integrasi Lintas Kementerian

Oleh : Doni Wicaksono )* Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi kebijakan yang responsif dan adaptif. Salah satu terobosan penting yang tengah dikembangkan adalah peningkatan efektivitas bantuan sosial (bansos) melalui integrasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah strategis ini diyakini dapat menjawab berbagai tantangan dalam penyaluran bansos yang selama ini sering kali terfragmentasi, tumpang tindih, dan kurang tepat sasaran. Integrasi lintas kementerian…
Bansos Diselaraskan dengan Program Pemberdayaan untuk Tekan Kemiskinan

Bansos Diselaraskan dengan Program Pemberdayaan untuk Tekan Kemiskinan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan menyelaraskan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa bansos sebaiknya difokuskan hanya kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa…
Bansos Berbasis Data Tunggal Pastikan Tepat Sasaran

Bansos Berbasis Data Tunggal Pastikan Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh pada penyaluran bansos Juni–Juli 2025 yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari tiga sistem data utama yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek),…
Program MBG di Papua, Investasi Masa Depan Anak Bangsa

Program MBG di Papua, Investasi Masa Depan Anak Bangsa

*Loa Murib Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menempatkan isu gizi anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan manusia, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam akses dan pemerataan gizi. Program MBG yang selama ini digulirkan secara…
Program MBG Didorong Jadi Investasi Sosial Jangka Panjang di Papua

Program MBG Didorong Jadi Investasi Sosial Jangka Panjang di Papua

Jayapura — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa, termasuk di tanah Papua. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua kini mempercepat pelaksanaan program ini melalui penguatan kapasitas daerah dan pemberdayaan pangan lokal. Penunjukan Universitas Cenderawasih sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) menjadi bukti keseriusan pemerintah. Di tempat ini, pelatihan,…
Pemerintah Tegaskan Penempatan Sekretariat Papua Bukan Kantor Tetap Wapres

Pemerintah Tegaskan Penempatan Sekretariat Papua Bukan Kantor Tetap Wapres

Oleh: Melianus Tabuni )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BK Papua) di Jayapura bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua. Penempatan ini adalah strategi kelembagaan yang bersifat administratif untuk mendekatkan layanan dan mempercepat proses pembangunan di Papua secara lebih nyata, sekaligus menepis spekulasi publik yang berkembang. Penjelasan ini menjadi penting agar tidak terjadi salah tafsir…
Wapres Gibran Fokus Tangani Papua, Komitmen Pemerintah Tuntaskan Masalah Papua

Wapres Gibran Fokus Tangani Papua, Komitmen Pemerintah Tuntaskan Masalah Papua

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan di Papua melalui langkah strategis penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai koordinator percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi atas kabar yang sempat berkembang mengenai rencana Wakil Presiden Gibran berkantor di Papua. Ia menegaskan…
Pemerintah Tegaskan Wapres Tidak Pindah ke Papua, Hanya Sekretariat Badan Khusus

Pemerintah Tegaskan Wapres Tidak Pindah ke Papua, Hanya Sekretariat Badan Khusus

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua dengan menghadirkan kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kini resmi berkantor di Jayapura. Penempatan kantor ini bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua, melainkan menunjang efektivitas kerja badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa kehadiran kantor ini…
KBRI Tokyo Kawal Pembenahan Sistem PMI Magang di Jepang

KBRI Tokyo Kawal Pembenahan Sistem PMI Magang di Jepang

Jakarta – Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judha Nugraha, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah memberikan pendampingan hukum menyeluruh bagi tiga WNI magang yang overstay dan tersandung kasus perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang. Judha menyampaikan bahwa Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) saat ini ditahan oleh Kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata. “Kami sudah menjenguk, memeriksa kondisi,…
Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang

Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang

Jakarta – Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kembali menyuarakan urgensi regulasi pekerja magang ke luar negeri agar semua calon pemagang terdaftar resmi sebagai PMI legal. Pernyataan ini muncul pasca-kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Jepang, yang memicu kekhawatiran atas perlindungan dan citra Indonesia di negara tujuan. Menurut Karding, sejak awal program magang belum tercakup dalam sistem administrasi P2MI, melainkan dikelola…