Ekonom Optimis Pemerintah Mampu Jaga Industri Serap Tenaga Kerja

Ekonom Optimis Pemerintah Mampu Jaga Industri Serap Tenaga Kerja

Jakarta – Tekanan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dinilai tidak akan mematahkan upaya pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mene-gaskan bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki daya saing yang solid di ten-gah ketidakpastian perdagangan global. Menurut Myrdal, potensi Indonesia untuk tetap menyerap tenaga kerja secara agresif masih terbuka lebar selama kebijakan pemerintah…
Pemerintah Ciptakan Strategi Jitu Untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah Ciptakan Strategi Jitu Untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Oleh: Suryoto Muhlis *) Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Salah satu prasyarat utamanya adalah terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan empat strategi utama yang menyasar langsung sumber permasalahan pengangguran serta potensi pertumbuhan sektor kerja nasional. Strategi pertama adalah mengoptimalkan program-program prioritas pemerintah…
Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru

Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru

Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menunjukkan arah yang lebih progresif. Optimalisasi penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pangan olahan, terbukti membawa dampak signifikan, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza…

Distribusi Makan Bergizi Gratis Mulai Jangkau Sekolah Rakyat

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjangkau siswa Sekolah Rakyat. Sejak resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini telah menjangkau 848 siswa di tahap awal dan terus berkembang seiring peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Program MBG yang sebelumnya menyasar siswa sekolah formal kini diperluas ke Sekolah Rakyat, yang mayoritas…
Pemerintah bangun 2.200 dapur untuk infrastruktur program MBG

Pemerintah bangun 2.200 dapur untuk infrastruktur program MBG

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi membangun 2.200 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi untuk pelajar di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman…
Dunia Internasional Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Indonesia

Dunia Internasional Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Indonesia kini menjadi sorotan dunia internasional. Sejak digagas dan mulai diimplementasikan, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Berbagai tokoh global pun mulai memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil, terpenuhi dengan baik dan…
Program MBG Solusi Pemenuhan Gizi Anak dan Investasi Masa Depan Bangsa

Program MBG Solusi Pemenuhan Gizi Anak dan Investasi Masa Depan Bangsa

Oleh : Andhika Utama Peningkatan gizi anak menjadi kunci membangun generasi sehat dan cerdas. Di Indonesia, masalah gizi anak masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan daya tahan tubuh anak. Untuk itu, pemenuhan gizi anak harus menjadi prioritas pembangunan. Salah satu solusi yang kini diupayakan pemerintah adalah program Makan Bergizi…
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pembatasan WhatsApp Call dan Layanan VoIP

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pembatasan WhatsApp Call dan Layanan VoIP

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak ada rencana pembatasan layanan panggilan berbasis internet seperti Voice over Internet Protocol (VoIP), termasuk WhatsApp Call. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam keterangan resminya, Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah merancang, membahas, apalagi mempertimbangkan pembatasan layanan WhatsApp Call maupun…
Pemerintah Bantah Blokir Fitur Panggilan VOIP Di Platform Digital

Pemerintah Bantah Blokir Fitur Panggilan VOIP Di Platform Digital

Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemblokiran terhadap fitur panggilan suara berbasis internet (Voice Over Internet Protocol/VoIP) di berbagai platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan lainnya. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menepis kabar yang tidak berdasar yang beredar di masyarakat dan memastikan tid-ak ada intervensi pemerintah terhadap kebebasan berkomunikasi secara digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid…
Pemerintah Bantah Wacana Blokir Pembatasan Whatsapp Call dan Layanan VoIP

Pemerintah Bantah Wacana Blokir Pembatasan Whatsapp Call dan Layanan VoIP

Oleh Indra Pratama )* Isu mengenai kemungkinan pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp Call telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di tengah masyarakat. Wacana ini menyebar cepat di ruang publik, baik melalui pemberitaan media maupun media sosial, dan memicu keresahan akan potensi berkurangnya hak masyarakat dalam mengakses layanan komunikasi digital yang selama ini dianggap penting, efisien, dan murah. Namun, pemerintah dengan…