Data BPS Lebih Rinci dan Detail, Tidak Bertumpu pada Rata-Rata Global

Data BPS Lebih Rinci dan Detail, Tidak Bertumpu pada Rata-Rata Global

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa data kemiskinan nasional Indonesia disusun dengan pendekatan yang lebih rinci dan kontekstual, tidak sekadar bertumpu pada rata-rata global. Hal ini ditegaskan menyusul perbedaan metodologi antara perhitungan nasional dengan perbandingan internasional yang digunakan lembaga global seperti Bank Dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa setiap negara memiliki dasar perhitungan kemiskinan masing-masing, yang didasarkan pada kondisi ekonomi…
Pendekatan BPS Lebih Representatif dan Akurat Ukur Perekonomian Nasional

Pendekatan BPS Lebih Representatif dan Akurat Ukur Perekonomian Nasional

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menegaskan komitmennya dalam menyediakan data statistik yang akurat dan representatif sebagai dasar perumusan kebijakan nasional, khususnya terkait kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 dilakukan lebih awal pada bulan Februari. Langkah ini diambil untuk menghindari distorsi data akibat bertepatan dengan bulan Ramadan. “Pada Ramadan,…
DTSEN Wujudkan Bansos Adil dan Efisien

DTSEN Wujudkan Bansos Adil dan Efisien

Jakarta — Pemerintah semakin serius memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola secara profesional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui pemutakhiran rutin, DTSEN menjadi fondasi penting dalam membangun sistem bansos yang adil, transparan, dan minim penyimpangan. Hasil terbaru dari…
Pemerintah Optimalkan Bansos Lewat Sinergi DTSEN dan JKP

Pemerintah Optimalkan Bansos Lewat Sinergi DTSEN dan JKP

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui integrasi antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Inisiatif ini menjadi respons terhadap tantangan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus sebagai jawaban atas dinamika ketenagakerjaan nasional. Melalui pemutakhiran data berbasis elektronik dan mekanisme perlindungan adaptif, sinergi DTSEN dan JKP diharapkan mampu menghadirkan kebijakan sosial yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif.…
Pemerintah Pastikan Bansos Tepat Sasaran Lewat Validasi DTSEN

Pemerintah Pastikan Bansos Tepat Sasaran Lewat Validasi DTSEN

Oleh : Bima Antara Raksa )* Pemerintah terus berupaya memastikan agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Validasi ini menjadi fondasi penting dalam menyaring data penerima bansos agar lebih akurat, transparan, dan sesuai kondisi lapangan. Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan berbagai lembaga…
Pemerintah Libatkan PPATK Pastikan Ketepatan Penyaluran Bansos

Pemerintah Libatkan PPATK Pastikan Ketepatan Penyaluran Bansos

Oleh : Sabrina Natasya )* Upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran kini semakin serius, terutama menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap lebih dari 600.000 penerima Bansos terindikasi bermain judi online. Tindakan tegas pun diambil. Kementerian Sosial (Kemensos) segera menggandeng Bank Indonesia (BI) dan mempererat kerja sama dengan PPATK guna menelusuri aliran dana yang…
Program Listrik Desa di Papua Pilar Keadilan Energi Nasional

Program Listrik Desa di Papua Pilar Keadilan Energi Nasional

Oleh : Martha Enumbi )* Papua, tanah kaya di ujung timur Indonesia, menyimpan potensi besar namun masih menghadapi tantangan mendasar dalam hal akses energi. Ketimpangan infrastruktur telah lama menjadi penghambat pertumbuhan wilayah ini. Namun, melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menunjukkan langkah progresif untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil…
Pemerintah Percepat Pembangunan Listrik di Papua, PLTM Wabudori Mulai Dibangun

Pemerintah Percepat Pembangunan Listrik di Papua, PLTM Wabudori Mulai Dibangun

Papua — Pemerintah pusat bersama PT PLN (Persero) resmi memulai kembali pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori berkapasitas 1,2 Megawatt (MW) di Kabupaten Supiori, Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen memperluas akses energi di wilayah timur Indonesia, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan sumber penerangan tradisional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia secara langsung meninjau lokasi pembangunan…
Pengalihan Tanah Solusi Pemerintah Manfaatkan Lahan Terlantar

Pengalihan Tanah Solusi Pemerintah Manfaatkan Lahan Terlantar

Oleh : Irfan Aditya )* Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya lahan yang luar biasa. Namun, ironi yang sering kita saksikan adalah keberadaan lahan-lahan terlantar yang tersebar di berbagai wilayah. Lahan-lahan ini, yang seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan, justru dibiarkan kosong tanpa pemanfaatan optimal. Dalam konteks ini, kebijakan pengalihan tanah menjadi solusi yang sangat relevan dan visioner…

Pengalihan Tanah Terlantar Dorong Optimalisasi Lahan Produktif

Oleh: Silvia AP )* Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil dan produktif, kebijakan pengalihan tanah terlantar semakin menemukan relevansinya dengan langkah konkret yang kini tengah digodok pemerintah: pengalihan lahan-lahan terlantar kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan ini menjadi perluasan dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, sekaligus menjawab tantangan dalam pengelolaan agraria, seperti konflik lahan, ketimpangan penguasaan, dan rendahnya produktivitas lahan yang tidak…