JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah pencegahan berkelanjutan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah terulangnya bencana kabut asap yang berdampak lintas wilayah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center, Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Presiden mengungkapkan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penegakan hukum, termasuk pencabutan konsesi dan proses penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga mengerahkan sumber daya besar untuk menangani karhutla. Presiden menyebutkan sebanyak 71.000 personel pemadam kebakaran hutan telah diterjunkan dalam operasi penanganan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan. Operasi tersebut juga menimbulkan korban jiwa, dengan 16 personel meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkap Presiden.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menindak seluruh pelaku pembakaran hutan dan lahan tanpa pandang bulu. Hal itu merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh demi melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
“Semua pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Indonesia ini dan saya khususnya di Kalteng untuk dilakukan proses penegakan hukum supaya jangan sampai merugikan masyarakat lain,” ujar Iwan.
Pemerintah menilai pengendalian karhutla membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mengutamakan pencegahan secara sistematis. Melalui penguatan pengawasan, kesiapsiagaan personel, dan penegakan hukum yang konsisten, upaya pengendalian karhutla diharapkan semakin efektif dan berkelanjutan.
