Oleh: Arsika Putri )*
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan hutan, tetapi juga keselamatan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Kebakaran dapat menghancurkan habitat, menghilangkan sumber makanan, serta mengancam kelangsungan hidup satwa liar, termasuk spesies endemik yang dilindungi. Karena itu, pemerintah memperkuat langkah pencegahan, penyelamatan satwa, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.
Salah satu perhatian utama diarahkan pada perlindungan orang utan di Kalimantan Tengah. Kementerian Kehutanan memperkuat Satgas Penyelamatan Satwa Liar melalui kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kalteng dan organisasi konservasi, seperti Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Orangutan Foundation International (OFI), serta OFI UK.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan penguatan tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah berjalan, bukan pembentukan satuan tugas baru. Kerja sama itu diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla terhadap satwa liar, terutama orang utan yang rentan kehilangan habitat akibat kebakaran.
Kesiapan penanganan medis juga menjadi bagian penting dari penguatan satgas. Raja Juli Antoni memastikan ketersediaan dokter hewan di setiap organisasi konservasi dan membuka kemungkinan penambahan tenaga medis dari Jawa maupun daerah lain apabila kapasitas penanganan di Kalimantan Tengah tidak mencukupi. Peralatan seperti tabung oksigen dan nebulizer turut disiapkan untuk menangani gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Ancaman karhutla terhadap orang utan tidak hanya muncul ketika api mencapai habitatnya. Asap dapat mengganggu sistem pernapasan, sedangkan kerusakan hutan menyebabkan satwa kehilangan tempat berlindung dan sumber pangan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko konflik dengan manusia karena satwa berpotensi keluar dari habitat alaminya untuk mencari makanan dan kawasan yang lebih aman.
Selain melalui pendekatan konservasi, Polri memperkuat perlindungan orang utan dengan meningkatkan patroli hutan dan pengawasan kawasan rehabilitasi. Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri bersama Polda Kalimantan Tengah juga mempererat koordinasi dengan pengelola pusat konservasi untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan gangguan terhadap habitat satwa.
Dirpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol, Tory Kristianto, menjelaskan perlindungan orang utan harus mencakup penjagaan habitat, penyelamatan satwa terdampak asap, serta penindakan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Pendekatan tersebut diperlukan agar upaya konservasi tidak berhenti pada penanganan satwa yang telah menjadi korban, tetapi juga mencegah munculnya ancaman baru.
Bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, Tory meninjau pusat konservasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangka Raya. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk memastikan satwa yang menjalani rehabilitasi memperoleh perlindungan memadai sebelum dikembalikan ke habitat alaminya.
Iwan Kurniawan turut mengarahkan jajarannya meningkatkan pemantauan kualitas udara di sekitar habitat orang utan, mendukung proses evakuasi, serta berkoordinasi dengan BOSF mengenai kebutuhan pakan dan perawatan medis. Pengawasan juga diarahkan pada kawasan gambut yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran selama musim kemarau.
Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan menjadi unsur lain dalam perlindungan ekosistem. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah meluas, melainkan perlu disertai pengawasan kawasan rawan, patroli terpadu, dan edukasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat penting karena aktivitas manusia turut memengaruhi kondisi kawasan hutan dan risiko terjadinya kebakaran.
Upaya perlindungan flora dan fauna juga membutuhkan perhatian terhadap keberlanjutan habitat. Pembangunan sekat bakar, pemulihan kawasan rusak, serta pengawasan ekosistem menjadi langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya kebakaran. Dengan menjaga kondisi hutan, pemerintah sekaligus mempertahankan sumber pangan, tempat berkembang biak, dan ruang hidup berbagai spesies.
Penguatan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, tenaga medis, dan organisasi konservasi menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Setiap pihak memiliki peran berbeda, mulai dari pencegahan kebakaran, pemantauan satwa, evakuasi, rehabilitasi, hingga penegakan hukum. Keterpaduan langkah memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat ketika kebakaran mengancam kawasan habitat.
Perlindungan vegetasi hutan juga perlu diperhatikan karena tumbuhan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kebakaran dapat memusnahkan tanaman endemik, merusak regenerasi pohon, dan mengurangi keanekaragaman jenis tumbuhan. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap satwa yang bergantung pada vegetasi sebagai sumber pakan maupun tempat berlindung. Oleh sebab itu, pemulihan kawasan pascakebakaran perlu dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan penanaman kembali spesies lokal. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan fungsi ekologis hutan sekaligus memastikan habitat berbagai flora dan fauna tetap tersedia dalam jangka panjang.
Dengan demikian, perlindungan flora dan fauna perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pencegahan karhutla. Keberhasilan penanganan kebakaran tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari terjaganya ekosistem dan kelangsungan hidup satwa liar. Melalui penguatan konservasi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tetap terlindungi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
)* Pengamat Lingkungan
