Jakarta – Pemerintah terus mempersiapkan program pembukaan rekening bank tanpa biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,28 triliun. Program Satu Orang Satu Rekening yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi akhir tahun 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan kepada sekitar 25,16 juta penduduk berusia minimal 17 tahun yang belum mempunyai rekening perbankan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Program ini diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah juga menyiapkan saldo pembuka sebesar Rp50.000 untuk setiap penerima yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fasilitas tersebut diharapkan mendorong masyarakat mulai menggunakan layanan perbankan secara formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa persiapan pelaksanaan program masih berlangsung. Pemerintah menargetkan pembukaan rekening gratis dapat direalisasikan dalam waktu dua bulan mendatang.
“Saat ini program pembukaan rekening gratis masih dalam proses penyempurnaan. Kami berharap pelaksanaannya bisa dimulai dalam dua bulan ke depan,” ujar Airlangga.
Penentuan penerima manfaat mengacu pada pengelompokan kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi sepuluh kategori. Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera. Adapun desil 4 mencakup masyarakat pada peringkat 31 hingga 40 persen terbawah yang masih berisiko mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan maupun persoalan kesehatan.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum mempunyai rekening bank. Ia menyatakan LPS siap mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
“LPS memberikan dukungan terhadap program ini dengan membantu koordinasi antarkementerian dan lembaga, terutama dalam mencocokkan data serta menetapkan persyaratan calon penerima,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya turut menyampaikan bahwa tim teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah dipersiapkan untuk membantu pencocokan data.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap akses perbankan semakin merata dan penyaluran bantuan sosial berlangsung lebih efektif. Ketepatan data, kesiapan bank, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar program rekening gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
